Menuju Indonesia Damai Bertolak Dari Daerah Versi Wakapolres Ngawi

Menindaklanjuti sengkarutnya politik nasional yang tidak jarang menimbulkan gesekan horizontal sangat memicu terjadinya konflik ditengah masyarakat. Terlebih akhir-akhir ini isu agama kerap menjadi sentra perhatian pemerintah tentu langkah tersebut untuk mengantisipasi tindakan anarkisme dari kelompok ke kelompok lain. Terlepas semua itu untuk disadari bersama sejak awal kemerdekaan makna kebhinekaan yang kental mampu merajut tali silaturahmi antar Suku, Agama Ras dan Adat (SARA) dan bermuara pada nilai kesatuan bangsa Indonesia ini.

Maka nilai-nilai luhur inilah patut dijaga bersama, dengan landasan mendasar tersebut, terciptanya suatu kondusifitas berbangsa tidak lepas dari peran di daerah yang dilakukan secara berkesinambungan dengan melibatkan stakeholder yang ada demikian pesan Wakapolres Ngawi Kompol Suhono. Seperti halnya di daerah Ngawi, Jawa Timur, mendasar letak geografi maupun demografinya dengan jumlah penduduk hampir 900 ribu jiwa sesuai realitanya memang sangat kecil terjadinya konflik horizontal apalagi yang menjurus ke isu SARA.

Dibanding daerah lain, secara kasat mata frekuensi konflik sering terjadi mengindikasikan adanya benturan tajam dan upaya politis untuk membenturkan beberapa kelompok masyarakat, baik antar golongan seagama atau antar umat beragama. Selain kepentingan beragama, kepentingan politis juga turut andil dalam mewarnai peta konflik disuatu daerah manakala masing-masing orang yang berkepetingan tanpa didasari pemahaman arti kebhinekaan itu sendiri.

“Kalau di Ngawi ini sangat berbeda dilihat dari geografi maupun demografinya secara persentase terhadap SARA itu sangat kecil. Namun demikian kita pun harus mewaspadai setiap potensi yang ada di masyarakat dan alhamdulilah selama ini di Ngawi tidak terjadi hal-hal seperti itu,” terang Wakapolres Ngawi Kompol Suhono, Jumat (18/11)
.
Konsep menuju kondusifitas masyarakat dan universalnya menuju Indonesia damai tandasnya, tidak bisa dipisahkan dari komunikasi lintas kelompok masyarakat. Seperti di Ngawi meskipun 90 persen secara kesukuan didominasi Jawa dan 98 persen masyarakatnya memeluk agama Islam.

Terangnya, Kompol Suhono merujuk kondisi di Ngawi untuk menjaga keharmonisan lintas agama dan masyarakat sesuai peran dalam institusi kepolisian harus menyasar pada tingkatan masyarakat dilingkup terkecil yakni desa. Ia pun membenarkan, selama ini tetap mengoptimalkan peran
Bhabinkamtibmas yang jumlahnya mencapai 217 personel untuk terjun ditengah masyarakat sesuai tupoksinya.

Sehingga peran aktif masing-masing Bhabinkamtibmas ini mampu mendeteksi dini setiap potensi gejolak ditengah masyarakat. Beragam cara yang bisa dilakukan, untuk mewadahi setiap aspirasi yang bisa diserap dari kalangan masyarakat sesuai komunitasnya maupun kulturnya. Termasuk membuka warung kamtibmas tentunya melibatkan unsur didalam masyarakat itu sendiri baik tokoh agama, pemuda dan tokoh masyarakat.

Jika hal ini terjadi secara komperhenship dan berkesinambungan terang perwira menengah kelahiran Bojonegoro 49 tahun silam mampu mencegah radikalisme maupun bibit terorisme. Bebernya, paradigma yang harus dibangun dalam komunitas ini adalah, bahwa permasalahan tentang perbedaan di masyarakat yang tidak tersikapi dengan baik yang kemudian melahirkan hatred atau kebencian sekelompok orang yang menyebabkan gerakan- gerakan radikal ini, harus segera diselesaikan.
“Peran Bhabinkamtibmas memang sangat sentral dan kita terus gali potensi dari mereka ini. Hadirnya mereka ditengah masyarakat secara aktif sekali lagi akan mampu membaca situasional yang ada dan diterjemahkan kedalam isu perdamaian,” tandas Kompol Suhono.

Tidak sebatas itu, diakhir keteranganya, untuk mengupayakan situasi yang harmonis, konstruktif menuju ideologi Pancasila sebagai landasan dasar hidup bernegara secara mutlak perlu di inisisasi melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Dalam satu isyaratnya, Kompol Suhono selama ini mengapresiasi peran FKUB di daerah Ngawi sebagai forum yang mengusung isu perdamaian secara sinergis membuat terobosan ideologi moderat yang merupakan win-win solution dengan pendekatan kultur budaya di masyarakat tanpa berpaling dari dasar negara. Nilai moral dan nilai modernisasi inilah akan digunakan dalam porsi yang paling proporsional demi mewujudkan iklim yang dinamis menghargai perbedaan. (pr).


Previous
Next Post »