Demo 212 Makar, Habib Rizieq: Kita Tidak ke Istana atau DPR Biar Nggak Makar
Kapolri Diminta Tidak Terus-terusan Menebar Tekanan kepada Umat Islam yang Menuntut Keadilan Soal Penistaan Agama
“Ada agenda-agenda gelap terkait yang lain dalam rangka untuk menjatuhkan pemerintah,” kata Tito kepada wartawan usai jumpa pers di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (21/11/2016).
Kapolri memastikan aksi yang akan digelar di Jl Jenderal Sudirman-MH Thamrin dilarang. Maklumat akan dikeluarkan Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan.
“(Aksi 2 Desember di Jl Sudirman-MH Thamrin) Dipastikan dilarang,” tegas Tito.
Menurut Tito, aksi damai yang diawali salat Jumat harusnya digelar di masjid-masjid. Jangan sampai menutup jalan protokol yang akan merugikan banyak masyarakat. Aksi damai ini digagas Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI.
“Kalau mau salat Jumat di Istiqlal, Monas, Lapangan Banteng monggo. Tapi kalau di jalan raya yang menutup di jalan vital, strategis Jakarta, tidak bisa,” ujarnya.
Menanggapi isu makar, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Anwar Abbas, memberikan penjelsan terkait isi pertemuan MUI dengan Imam besar FPI, Habib Rizieq.
Anwar menjelaskan, pihaknya memang mengundang Rizieq untuk mengkonfirmasi terkait pelaksanaan demo bela Islam nanti.
“MUI secara resmi mengundang Habib Rizieq karena informasi tentang demo ini kan beragam, oleh karena itu kami tanya beliau, betul atau tidak, beliau jawab betul,” kata Anwar di Kantor MUI, Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, (22/11/2016).
Dalam kesempatan itu, menurut Anwar, pimpinan FPI itu sempat menjelaskan isu terkait adanya makar saat demo nanti. Rizieq kata Anwar, akan menggelar demo agendanya bukan untuk membuat Negara ini hancur, melainkan hanya untuk mengadili pelaku penista agama
“Kata beliau begini, kita tidak akan ke Istana, kita juga tidak akan ke DPR. Sebab kalau ke Istana dan DPR itu adalah simbol-simbol negara, kalau kita ke sana nanti, kita bisa dicap sebagai makar. Padahal kita tidak akan melakukan makar,” ujar Anwar menirukan ucapan Rizieq.
Pengamat politik Zainal Abidin, Selasa (22/11/2016) menyebut, sebenarnya pernyataan Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang menyebut ada upaya makar dalam demonstrasi 2 Desember 2016, atas sepengetahuan dan persetujuan Presiden Joko Widodo.
“Sebagai Kepala Negara harusnya Jokowi bisa mencegah Kapolri memberikan pernyataan soal adanya makar pada demo 2 Desember. Pernyataan Kapolri itu atas persetujuan Presiden Jokowi,” kata Zainal.
Zainal menilai, saat ini Jokowi terlihat “bingung” dalam mengatasi kasus penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI non aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Bahkan, bisa dikatakan Jokowi seperti “orang buta yang berjalan tanpa tongkat”, di mana Jokowi mengadakan safari politik, mengunjungi markas pasukan khusus TNI/Polri.
“Hari minggu (20/11) Jokowi terlihat jalan-jalan di Pondok Indah Mal. Itu untuk menutupi ketegangan dan kebingan Jokowi dalam mengelola negara ini,” ungkap Zainal.
Menurut Zainal, kedatangan Jokowi ke Pondok Indah Mal ingin memberikan pesan kepada musuh politiknya bahwa dirinya masih dicintai rakyat dengan banyaknya orang yang ingin berfoto dan salaman. “Itu gaya politik Jokowi yang salah, padahal saat ini suara kritis ke Jokowi jauh lebih banyak, terutama menyangkut kasus Ahok,” papar Zainal.
Dalam kasus Ahok, kata Zainal, Jokowi terlihat dalam posisi dilematis karena sebagai posisi Jokowi sebagai kader PDIP. “Sebagai kader PDIP dan petugas partai, harus bisa menyelamatkan Ahok yang telah diusung dan didukung Partai Berlambang Banteng Moncong Putih di Pilkada DKI 2017. Di lain pihak ada desakan dari umat Islam untuk segera menangkap Ahok,” ungkap Zainal.
Sementara itu pengamat terorisme Harits Abu Ulya mengingatkan Kapolri untuk tidak terus-terusan menebar tekanan kepada umat Islam yang menuntut keadilan soal penistaan agama. Jika Kapolri terus menekan umat Islam, bisa saja umat Islam balik menekan dengan menggalang gerakan “pencopotan Tito”.
“Jika Kapolri terus-terusan menebar tekanan kepada umat Islam yang menuntut keadilan, bisa-bisa umat marah menekan balik kemudian suarakan ‘Copot Tito!’|Copot,” tegas Harits di akun Twitter @HaritsAbuUlya.
Menurut Harits, sejumlah pihak melihat demonstrasi Aksi Bela Islam III, 2 Desember 2016, sebagai hantu bagi rezim penguasa. “Ada yang mulai kehilangan nalar sehat demi rezim, ada yang mulai galau tidak solid, banyak lupa bahwa perubahan itu dinamis| 212 menjadi hantu bagi rezim,” ungkap @HaritsAbuUlya.
Sebelumnya, Mantan anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta, Dani Anwar mengingatkan Kapolri untuk segera menahan tersangka penistaan agama. Jika Ahok dipenjara, pertikaian antar kelompok masyarakat akan selesai.
“Sudahlah nggak usah muter-muter tahan saja penista Al Qur’an selesai insya Allah,” tegas Dani di akun Twitter @danianwar .
Dani juga berharap Ahok segera ditahan setelah pemeriksaan perdana sebagai tersangka di Mabes Polri (22/11). “Tersangka Penista Al Qur’an setelah diperiksa hari ini semoga tidak pulang lagi. Langsung ditahan,” tulis @danianwar.
Soal isu makar yang akan mengiringi demonstrasi 2 Desember, Dani Anwar menegaskan bahwa tidak ada rencana makar di balik Aksi Bela Islam III itu. “Tahan Ahok tersangka penistaan Al Qur’an. Insya Allah selesai. Lagian yang makar itu siapa ?” tegas @danianwar.dbs
This is dummy text. It is not meant to be read. Accordingly, it is difficult to figure out when to end it. But then, this is dummy text. It is not meant to be read. Period.
ConversionConversion EmoticonEmoticon